Kasus Pembagian Tanah Pemerintah, Mantan Walkot Kupang Dituntut 12 Tahun Penjara
Selain dituntut 12 tahun penjara, Wali Kota Kupang periode 2012-2017
itu diwajibkan membayar denda sebesar Rp 1 miliar dengan subsider enam bulan
kurungan. Ia juga harus membayar kerugian negara senilai Rp 750 juta. Tuntutan
terhadap Jonas dibacakan jaksa Hendrik Tipp dalam sidang yang dipimpin hakim
Ari Prabowo.
Apabila Jonas tidak membayar uang pengganti kerugian keuangan negara
selama satu bulan setelah putusan majelis hakim berkekuatan hukum tetap, maka
seluruh harta terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara
tersebut.
"Tentu apabila hal itu pun tidak mencukupi maka akan ditambah dengan
pidana penjara selama enam tahun,” kata Hendrik Tipp saat membacakan tuntutan
di Pengadilan Tipikor Kupang, Senin. Jaksa penuntut umum juga menyebut Jonas
Salean terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi
dengan cara melawan hukum, untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau
suatu korporasi dengan merugikan keuangan negara.
Dalam sidang tersebut, Jonas Salean didampingi kuasa hukumnya,
Benyamin Rafael dan Alexander Tungga. Sedangkan sidang lanjutan dengan agenda
pembacaan pembelaan terdakwa akan digelar pada 21 Februari 2021. Sebelumnya,
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan mantan Wali Kota Kupang
Jonas Salean (JS) sebagai tersangka kasus pembagian aset tanah. Mantan Wali
Kota Kupang 2012-2017 itu ditetapkan tersangka setelah menjalani pemeriksaan di
Kejati NTT, Kamis (22/10/2020).
Adapun Jonas saat ini menjabat sebagai anggota DPRD NTT dari Fraksi Golkar. Selain Jonas, jaksa juga menahan mantan pejabat Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang berinisial TM. Untuk diketahui, dari hasil penyidikan Kejati NTT, tanah kapling milik Pemerintah Kota Kupang diduga dibagikan kepada 152 orang pada 2017. Sejumlah pihak diduga ikut mendapatkan tanah kapling tersebut, mulai dari pegawai tidak tetap, pejabat di Pemerintah Kota Kupang, hingga anggota DPRD. Jaksa sudah mendapatkan sejumlah nama penerima beserta nomor surat penunjukan kapling tanah.
Beberapa orang menanyakan artikel lain seputar:
mantan wali kota kupang Jonas Salean, Kupang, penyimpangan pembagian tanah, pembagian Tanah Pemerintah, batas maksimum kepemilikan tanah non pertanian, peraturan pemerintah nomor 224 tahun 1961, ganti rugi landreform, apa saja program landreform, panitia landreform, peraturan pemerintah no. 224 tahun 1961 dan no. 41 tahun 1964, panitia landreform dan dasar hukumnya, dasar hukum landreform,



Komentar
Posting Komentar